Udah gak kaget dech… dengar janji-janji para
pejabat-pejabat tinggi. Yang sering terutama saat pergantian kekuasaan dimana
rakyat kudu memilih pemimpin yang dianggap pantas dan patut dijadikan sosok
yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Tapi apa??? Itu Cuma ajakan agar dia
terpilih dan mampu merenggut kepercayaan rakyat dan sesudahnya malah segala janji-janji
positif yang didengar para rakyat malah berbalik, yang jelek-jelek “katanya”
akan dihapuskan malah dimunculkan. Segalanya memang mudah memang dalam menyusun
berbagai program yang akan diadakan tetapi dilapangan sejauh ini sngatlah buruk
dan bahkan tidak dijalankan dengan baik. Masalah Otonomi Daerah yang biasa kita
dengar semakin lama semakin buruk. Kita ambil kasus di Bumi Cendrawasih tentang
“Penerapan Otonomi Khusus Rakyat Papua”.
Dari kalimat-kalimatnya sangatlah indah kita
bayangkan, tetapi itu semua hanya angan-angan buat rakyat Papua. Mengapa ???
Yach sekarang ini siapa coba yang gak jengkel dengan tindakan SBY dan Boediono.
Mereka turun langsung dalam mengatasi masalah Otsus (Otoda Khusus) yang
menyebabkan para mahasiswa berunjuk rasa di depan Istana Bogor, Jawa Barat. Rabu (20 Juni 2012). Seharusnya tidak perlu,
karena kalau begitu berarti mereka mengacuhkan peran Gubernur, Bupati dan Walikota.
baca selengkapnya di http://news.liputan6.com/read/413228/masalah-papua-seharusnya-ditangani-pemerintah-daerah
Selain itu ada pula kasus pemerintah pusat dan
pemerintah daerah yang semakin lama semakin menjengkelkan. “Pemerintah pusat dan daerah tidak serius dan
sungguhsunggug dalam melaksanakan Otsus,” kata Budi B Waromi, Wakil Ketua
Koalisi Papua untuk Perubahan. Dana
yang seharusnya datang tepat waktu untuk keperluan belanja publik dan belanja
birokrasi, justru didatangkan kalau sudah triwulan kedua(enam bulan). Kalaupun sudah datang, dana yang
telah turun lagi-lagi diselewengkan untuk perjalanan dinas, padahal seharusnya
dana itu diperuntukkan masyarakat untuk biaya pendidikan atau kesehatan. SBY
dan Boediono juga dicap muka dua oleh rakyat Papua khususnya karena mereka
hanya berbibir manis saja dalam janjinya merangkul hati rakyat
Papua, ujar Rizal Ramli selaku Ketua Aliansi Rakyat Papua untuk Perubahan.
Badan Pemeriksa Keuangan membenarkan
jika dana Otsus periode 2002-2010 sebagian besar tidak langsung didistibusikan
ke kabupaten, kecamatan, dan kampung. ”Tapi ditumpuk di provinsi. Sehingga
rakyat tidak memperoleh pelayanan dan pemberdayaan secara maksimal,” ungkap
Anggota BPK Rizal Djalil kepada Prioritas, Jumat pekan lalu.baca selengkapnya
di http://www.prioritasnews.com/2012/06/26/gagalnya-otonomi-khusus-papua/
Itu masih dari sisi keuangan,
sedangkan dari sisi lokasi atau tempat tinggal penduduk asli papua juga sangat
memprihatinkan. Sebelum diberlakukannya Otonomi Khusus Papua, ketika kita
hendak berjalan dari bandara Sentani menuju Jayapura akan terlihat berjejeran rumah orang Papua yang berada di
tepi jalan. Sungguh
sangat menarik melihat keberagaman suku dan budaya disana. Namun setelah
diterapkannya Otonomi Khusus Papua satupun rumah penduduk asli Ppua hilang tak
bersisa. Yang ada malahan berjejeran ruko-ruko yang didiran oleh orang luar
(bukan warga Papua). Hm..sungguh tak disangka-sangka 11 tahun berjalannya
Otonomi Khusus bukan menjadikan dampak kemajuan dan kenyamanan rakyat Papua,
justru menelantarkan mereka (penduduk asli Papua).
Kejamnya negaraku Indonesia….!!! Rakyat
yang seharusnya aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan malah mendapatkan
kepahitan didunia mereka. Kesejahteraan semakin melambung jauh untuk digapai,
Pemimpin pun hanya mampu berkata tapi tak sanggup menjalankan program kerja
yang mereka kerjakan yang bertujuan menjadikan rakyat jauh dari kesengsaraan.
Seharusnya mereka-mereka yang telah terpilih dan dipercayai sebagai pemimpin
kami janganlah suka-suka mengobralkan janji tetapi BUKTIKAN KINERJA ANDA DALAM
MENGATASI OTONOMI DAERAH YANG SEMAKIN MEMBURUK DISETIAP TAHUNNYA…!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar